Article

Penerapan Protokol Kesehatan di Tatanan Normal Baru Asesmen

Merebaknya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) selama 1 tahun terakhir berimbas pada beberapa sektor di Indonesia, salah satunya pada sektor pelayanan jasa sertifikasi.  Meskipun demikian, LSP Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan (LSP JMKP) sebagai kepanjangtanganan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dalam pelaksanaan sertifikasi khususnya di sektor jaminan mutu dan keamanan pangan untuk personil yang bekerja di organisasi rantai pangan, memastikan bahwa pelayanan sertifikasi tetap berjalan selama pandemik, namun dengan menerapkan protokol kesehatan selama asesmen/uji kompetensi.  Akibatnya, proses asesmen/uji kompetensi mengalami perubahan dan penyesuaian aturan dalam rangka mendukung arahan Pemerintah melalui kebijakan Menteri Kesehatan tentang panduan pencegahan dan pengendalian Covid - 19 di tempat kerja dan di perkantoran dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemik, sehingga diharapkan memutus rantai penyebaran dan penularan Covid – 19 selama pelaksanaan uji kompetensi.  Dengan adanya, protokol asesmen selama pandemi ini, besar harapannya masyarakat yang akan mengajukan diri untuk mengikuti uji kompetensi mendapatkan jaminan dalam pencegahan penyebaran Covid – 19.  Penerapan protokol kesehatan yang ditetapkan LSP JMKP di antaranya Peserta, Tim Asesmen (Asesor dan Admin Uji), dan Penanggung Jawab tempat uji kompetensi (TUK) mengisi Instrument Self Assessment maksimal 1 hari sebelum asesmen, pengecekkan suhu tubuh kepada Peserta, Tim Asesmen, dan Penanggung Jawab TUK sebelum memasuki TUK; mewajibkan Peserta, Tim Asesmen, dan Penanggung Jawab TUK menggunakan masker dan faceshiled sesuai anjuran pemerintah; menyediakan handsanitizer bagi Peserta, Tim Asesmen, dan Penanggung Jawab TUK di beberapa area TUK, melakukan disinfektasi TUK sebelum dan setelah uji, serta setiap 4 jam sekali; mewajibkan Peserta dan Tim Asesmen melakukan Rapid Test; menerapkan jaga jarak minimal 1 meter pada saat uji kompetensi; menghindari penggunaan alat kerja secara bersama; tidak berjabat tangan; dan menghindari kerumunan dengan melakukan pengaturan jadwal uji kompetensi, serta penugasan Asesor Kompetensi lokal.  Selain itu, LSP JMKP juga mengatur bagaimana melakukan protokol kesehatan sejak dari rumah sampai ke TUK atau sebaliknya, yaitu gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift jika ada; tidak menyentuh muka terutama bagian mata, hidung, dan mulut; upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum; upayakan tidak menggunakan transportasi publik, jika terpaksa maka protokol kesehatan wajib dilakukan; serta apabila menggunakan kendaraan pribadi, maka buka jendela mobil untuk sirkulasi udara yang lebih baik.  Perjalanan dari rumah ke TUK atau sebaliknya dapat menjadi sumber penyebaran dan penularan Covid – 19.  Protokol kesehatan yang telah ditetapkan kemudian divalidasi secara internal sehingga pada saat pelaksanaannya tidak menjadi kendala yang signifikan terhadap jalannya proses uji kompetensi.  Selanjutnya, Tim Asesmen dan peserta diberikan arahan secara rinci tentang tahapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan uji kompetensi, sehingga protokol kesehatan selama uji kompetensi dapat diterapkan secara ketat oleh semua pihak.  Protokol kesehatan juga disosialisasikan kepada Penanggung Jawab TUK, sehingga sarana dan prasarana yang akan digunakan disiapkan sesuai protokol kesehatan, serta proses desinfektasi dilakukan sesuai jadwal.  Peserta, Tim Asesmen, dan Penanggung Jawab TUK harus beradaptasi secara optimal untuk dapat berperan aktif dalam keberlangsungan pelaksanaan sertifikasi di Era Tatanan Normal Baru, karena kemungkinan kapan pandemik Covid – 19 akan berakhir belum dapat dipastikan.  Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi LSP JMKP, sehingga arahan BNSP terkait Percepatan Sertifikasi dapat terealisasi secara berkelanjutan.  Pelaksanaan sertifikasi LSP JMKP telah mencapai Pulau Sumatera, Jawa, Bali, NTT, NTB, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.  Begitupula ketersediaan sumberdaya asesmen telah dicapai di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, dan Papua.  Selama pandemik, pelaksanaan uji kompetensi sangat ditunjang dengan adanya Asesor Kompetensi yang berdomisili di lokasi pelaksanaan uji, untuk mengurangi risiko terpapar Covid – 19 selama perjalanan antarpulau.  LSP JMKP telah menerapkan protokol kesehatan sejak dikeluarkannya kebijakan BNSP melalui Surat Edaran Nomor: SE.031/BNSP/VI/2020 tentang Pelaksanaan Program Sertifikasi Kompetensi Kerja dalam Tatanan Normal Baru.  Hal ini disambut baik oleh masyarakat yang ingin mengajukan permohonan sertifikasi.  Penerapan protokol secara ketat pada saat uji kompetensi sangatlah penting sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid – 19, sehingga perlu adanya komitmen bersama dalam menerapkan protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh semua pihak dengan disiplin.  Komitmen LSP JMKP dalam beradaptasi di Era Tatanan Normal Baru dibuktikan dengan penerapan protokol kesehatan secara berkelanjutan, mengingat pandemik Covid-19 belum selesai dan penyebarannya masih meningkat.  Tim Asesmen yang bertugas diberikan kewenangan untuk memastikan protokol kesehatan selama uji kompetensi diterapkan secara ketat. Tim Asesmen berhak menegur Peserta dan Penanggung Jawab TUK, atau sekalipun sesama Tim Asesmen, apabila Tim Asesmen, Peserta, dan Penanggung Jawab TUK tidak mengikuti aturan protokol kesehatan selama uji kompetensi.  Dengan adanya kolaborasi Tim Asesmen, Peserta, dan Penanggung Jawab TUK dalam memastikan protokol kesehatan selama uji kompetensi diharapkan uji kompetensi tidak menjadi sumber penyebaran dan penularan Covid – 19.

Tentang Kami

LSP JMKP didirikan atas prakarsa Asosiasi Profesi Keamanan Pangan (APKEPI) dengan dukungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pertanian. JMKP telah mendapatkan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja di bidang jaminan mutu dan keamanan pangan